Home » Utama » Ekonomi & Bisnis » Kepelabuhanan » Bambang Haryo : Harusnya Fungsi Tol Laut itu Sebagai Stabilisator Pasar, Sehingga Bisa Menekan Disparitas Harga
Bambang Haryo anggota DPR RI komisi V saat sidak Tol Laut di Pelabuhan Tanjung Perak dengan didampingi kepala KSU Tanjung Perak, Dwi Budi Sutrisno dan kepala Op III Tanjung Perak Surabaya, Hernadi Tri cahyanto, senin (11/2/2019)

Bambang Haryo : Harusnya Fungsi Tol Laut itu Sebagai Stabilisator Pasar, Sehingga Bisa Menekan Disparitas Harga

SURABAYA, BERKASNEWS.COM– Program  Tol Laut yang digadang-gadang untuk menekan disparitas harga dinilai masih jauh dari harapan, hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, harusnya Tol Laut ini berfungsi sebagai stabilisator pasar, sehingga bisa menekan disparitas harga, maka Rakyat yang diuntungkan.

“harusnyaTol laut sebagai stabilisator pasar, tentu barang komoditi yang akan dikirim harus diatur pemerintah, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tujuan tol laut itu benar-benar, lalu dijual kemana, tapi ini yang saya lihat tidak terjadi,” kata politikus dari fraksi Gerindra saat sidak dipelabuhan Tanjung Perak, Senin (11/2/2019).

Kata Bambang, mestinya barang yang diangkut Tol laut itu yang menentukan harganya adalah pemerintah, tidak dilepas dengan mekanisme pasar.agar barang yang tidak dimuat di Tol Laut itu  ikut lebih murah, sehingga bukan pedagangnya yang diuntungkan Jadi nanti barang yang mau dijual kemana itu harus pemerintah yang mengatur bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yang ada di daerah.

“kalau Pemerintah tidak tahu komoditi ini dijual kemana ? Dengan harga berapa? Maka yang akan diuntungkan adalah para-para kapital kapital bukan rakyat padahal ini disubsidi uang Rakyat karena APBN,” tandas anggota DPR  RI dapil Surabaya ini

Bambang, tidak menampik konsep Tol Laut itu sudah bagus namun teknisnya yang salah, harusnya ada kebijakan yang mengatur  penetapan jenis barang yang harus diangkut tol laut dan  yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kepulauan yang menjadi tujuan tol laut.  Tidak hanya pembagian muatan barang saja, yang mana komposisinya 60 persen barang milik badan usaha milik negara (BUMN), sementara 40 persen barang milik swasta.

“Harusnya kalau barang milik rakyat itu 100 persen sehingga bisa sebagai penetrasi harga barang di tempat tujuan tol laut,” harapnya

Untuk itu Bambang, berharap agar Mennko ekuin membenahi hal ini agar kedepan fungsi tol laut ini betul- betul dirasakan Masyarakat, bukan pedagang dan Jangan sampai tol laut sebagai transportasi publik di politisir pihak-pihak tertentu.

Sementara itu, Kepala kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak  Ir. Dwi Budi Sutrisno mengatakan,  bahwa pihaknya menyiapkan dan telah mengundang para operator pelayaran yang mendapatkan hak pengoperasian kapal Tol Laut sesuai yang disampaikan melalui surat dewan tersebut.

“Kami undang mereka agar bisa dialog langsung dengan anggota dewan seputar tol laut, agar apa yang diharapkan pada kunjungan kali ini dapat terwujud ,” ungkap Dwi (han)

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Pernyataan Penyebar Hoax, dapat dijerat UU Teroris, Bambang Haryo : Pernyataan Wiranto sangat Ngawur

SURABAYA, BERKASNEWS.COM – Pernyataan  Menteri Koordinator Politik, hukum dan Ham ( Menkopolhukam)  Jenderal TNI (Purn) ...